Jangan Bingung Dulu, Ini 7 Tahap Pengajuan KPR untuk Rumah Inden

Bukan hanya mobil atau sepeda motor yang bisa dibeli secara inden. Rumah inden yang belum ada wujudnya pun bisa dibeli.

Pemerintah memang sempat berencana melarang pembelian rumah dengan cara inden, khususnya via kredit pemilikan rumah (KPR). Tujuannya, mencegah penipuan properti oleh pengembang.

Hanya dengan modal brosur dan kantor sewaan, pengembang bisa memperdaya konsumen dengan janji rumah akan segera dibangun. Begitu konsumen menyetor duit sekian persen dana, kaburlah si pengembang.

Larangan itu juga untuk menghindari aksi spekulan atau investor memborong rumah di suatu kawasan. Aksi ini membuat harga properti melambung dan merenggut hak masyarakat yang belum memiliki rumah.

Untunglah pemerintah punya cara yang lebih ramah selain pelarangan. Dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia No. 18/16/PBI/2016, pengembang bisa menawarkan properti dengan cara inden asal memenuhi syarat yang berlaku.

Nasabah boleh beli rumah inden asalkan itu adalah pembelian pertamanya. Artinya, jika sebelumnya sudah KPR rumah inden, tidak bisa lagi mengajukan permohonan yang sama.

Lalu, bagaimanakah tahap pengajuan KPR rumah inden? Sebenarnya proses KPR rumah inden tidak beda jauh dengan rumah yang sudah jadi. Berikut ini tahap-tahapnya:

1. Booking fee khusus rumah inden

Tahap awal setelah sepakat dengan harga rumah inden adalah bayar booking fee alias biaya pemesanan. Besarannya bervariasi, sekitar Rp 10 juta. Biaya ini umumnya mengurangi besaran uang muka.

2. Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) diperlukan untuk mengikat pengembang dan pembeli agar patuh dalam transaksi. Isinya antara lain detail rumah dan hak-kewajiban masing-masing pihak. Biasanya, PPJB dibuat dan ditandatangani setelah penyerahan booking fee.

3. Penyerahan dokumen

Dokumen syarat KPR diserahkan ke pihak bank. Setelah itu, bank melakukan penilaian untuk menentukan diterima atau tidaknya permohonan KPR, antara lain lewat wawancara dengan pemohon.

4. Uang muka

Jika permohonan diterima, bayar uang muka sesuai dengan ketentuan. Jika harga rumah Rp 500 juta dan DP ditetapkan 15 persen seperti saat dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 18/16/PBI/2016, kita harus setor Rp 75 juta.

Selain uang muka, biaya pra-kredit yang mesti dibayar adalah provisi, appraisal, dan asuransi. Asuransi mencakup pertanggungan jiwa dan kebakaran.

5. Akad kredit

Ketika DP dibayar, harus ada notaris yang menyaksikan. Notaris ini ditugasi bank, tapi kita bisa juga mengusulkan notaris sendiri. Tugasnya mengurus segala dokumen KPR, seperti Perjanjian/Akad Kredit, Akta Jual Beli (AJB), biaya balik nama, pajak, cek sertifikat, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

6. Bayar cicilan

Seusai penandatanganan akad kredit, pengembang langsung membangun rumah sesuai dengan perjanjian. Sementara itu, kita bayar cicilan tiap bulan.

7. Evaluasi

Nah, inilah yang membedakan antara KPR rumah inden dan sudah jadi. Dalam perjanjian khusus antara pengembang dan bank, ditentukan target selesainya rumah. Rumah 1 lantai umumnya dipatok 12 bulan harus selesai, sementara rumah 2 lantai maksimal 18 bulan.

Adapun sebelum KPR cair, pengembang diminta membuat jaminan bahwa bangunan selesai sesuai jadwal dan spesifikasi. Jika ternyata molor atau ada spek yang berbeda, pembeli bisa meminta pengembang membeli kembali rumah tersebut.

Dalam proses pembangunan pun kita bisa memprotes jika tak sesuai dengan jadwal. Misalnya pada bulan kedua seharusnya sudah pasang plafon, ternyata belum.

Pihak bank sebetulnya wajib mengirim petugas untuk mengecek pembangunan juga. Nantinya hasil pengamatan dilaporkan ke atasan.

Progres pembangunan itu menentukan pencairan dana KPR dari bank ke pengembang selanjutnya. Jika pembangunan tersendat, pengembang bisa dipermasalahkan, termasuk dibawa ke meja hijau.

Tahap pengajuan KPR rumah inden sangat mirip dengan rumah biasa. Prosesnya sekitar 1 bulan. Namun agak berbeda kalau beli rumah second dengan KPR karena bank akan lebih berhati-hati memberikan kredit.

Yang pasti, beli rumah inden lebih berisiko ketimbang beli yang sudah jadi. Harus betul-betul dipastikan pengembang punya riwayat yang bagus dan bekerja sama resmi dengan bank.

Meski sudah ada peraturan dari pemerintah, risiko itu tetap ada. Tak ada yang mau tertipu pengembang nakal, kan?


Konten ini adalah kerjasama antara UrbanLife.id dengan Megakarya Propertyndo.

© 2017 Urbanlife.id